CMI||Lombok Timur, NTB-Ketua komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto dan rombongan kunjungan kerja ke Lombok Timur, di Instalasi Telong Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.
Dalam kesempatan ini, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, mengungkapkan beberapa kendala yang dialami oleh para nelayan pembudidaya lobster.
Ia menjelaskan, bahwa nelayan hanya menggunakan keramba jaring apung (KJA) sederhana, kekurangan freezer hingga benih dan pakan.
“Di samping KJA yang sederhana itu, mereka sangat-sangat kekurangan yang namanya freezer, tempat mereka menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ketahun,” ungkap Bupati, “termasuk di dalamnya juga kita kekurangan benih.” jelasnya.
Berbagai tantangan tersebut diungkap Bupati kepada ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto dan rombongan yang melakukan kunjungan kerja spesifik di Lombok Timur Kamis (03/09/2026).
Bupati menyebut nelayan Lombok Timur masih menjadi kelompok warga miskin di samping buruh tani, karena itu kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan bantuan dan solusi sehingga membawa manfaat bagi masyarakat di wilayah selatan.
Ketua Komisi IV DPR RI pada kesempatan itu, menegaskan, tujuan kunjungan kerja yang dihadiri sejumlah pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI itu adalah untuk menyerap aspirasi dan memperoleh masukan secara langsung dari nelayan, penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya lobster, pelaku usaha, Pemda, dan seluruh pemangkukepentingan.
Nantinya hasil kunjungan tersebut, akan menjadi bahan panitia kerja dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya lobster nasional.
Penyelundupan BBL yang masih marak menyebabkan kerugian negara, termasuk kerugian bagi nelayan, harga BBL di luar negeri yang jauh melampaui harga dalam negeri menjadi faktor penyelundupan tersebut.
Di sisi lain, kemampuan budidaya nasional juga masih belum optimal, komisi IV berharap Indonesia tidak sekadar menjadi sumber BBL melainkan menjadi produsen utama lobster budidaya dunia.
Hediati juga mengakui masih banyaknya tantangan guna mewujudkan hal tersebut, Keterbatasan teknologi, rendahnya tingkat kelangsungan hidup, hingga keterbatasan sarana prasarana hingga akses permodalan, termasuk masa budidaya yang tergolong lama.
Untuk itu Ia menegaskan akselerasi budidayalobster tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Ia meyakini membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi menjadi penting.
“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” akunya.
Dia menegaskan pula bahwa aspirasi pembukaan ekspor BBL menjadi bagian penting dari pendalaman panja dengan mempertimbangkan aspek pengaturan kuota, keberlanjutan sumber daya, penguatan budidaya nasional sehingga BBL yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan devisa negara.
Hediati yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto menyampaikan apresiasi kepada nelayan yang menyampaikan masukan, dan berharap ke depan Indonesia tidak hanya dapat mewujudkan swasembada beras, melainkan juga swasembada protein, sebagai penghasil lobster terbesar di dunia.
Dalam sesi diskusi, sejumlah nelayan menyampaikan aspirasinya termasuk kaitannya dengan keterbatasan akses permodalan, bantuan KJA, ketersediaan pakan, hingga harga yang saat ini masih fluktuatif.
Selain anggota Komisi IV DPR RI dan jajaran Kementerian KKP, Kunker ini juga dihadiri Kepala Badan Karantina Indonesi, (Bakarin), Deputi BadanPangan Nasional, dan direksi ID Food.(CMI)
Komentar
Posting Komentar