CMI||Lombok Timur, NTB- Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar rapat evaluasi satu tahun berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat DPRD Lotim, senin (19/01/2026). kegiatan ini menjadi ajang bedah program MBG yang sudah berjalan 1 tahun, yakni sepanjang 2025.
Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) H. Muhammad Juaini Taofik pada kesempatan tersebut menggaris bawahi dampak positif program MBG terhadap ekonomi daerah.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), kehadiran program ini memberikan kontribusi nyata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur.
Namun, Sekda tidak menutup mata terhadap dinamika lapangan. Ia secara terbuka menyinggung sejumlah kasus yang terjadi sepanjang pelaksanaan MBG di Daerah ini.
"Kami mendorong dari pihak sekolah-sekolah untuk memimpin langsung momen makan bersama. Alhamdulillah, sekolah yang menjalin komunikasi baik dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbukti mampu melaksanakan program tanpa kendala," tambahnya.
Mengingat program ini menyajikan makanan segar yang memiliki risiko kerentanan tinggi, Sekda menegaskan bahwa Pemda akan membuka ruang baru bagi publik.
Sebagai bentuk transparansi, pada pertengahan tahun 2026.
Rencananya akan dibentuk bidang monitoring yang melibatkan perwakilan masyarakat di luar mitra resmi.
Wadah ini bertujuan menampung keluhan, saran, serta kontrol dari wali murid secara cepat. Pemda pun berkomitmen melakukan penyempurnaan menyeluruh.
Ia berharap model delegasi wewenang secara berjenjang dapat meminimalisasi masalah di daerah sehingga diselesaikan tanpa harus selalu menunggu instruksi dari tingkat pusat maupun provinsi.
Pada kesempatan yang sama Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Eko Prasetyo menekankan bahwa fungsi utama Satgas Kabupaten adalah pengawasan dan monitoring berjenjang.
Satgas diminta aktif memantau operasional SPPG agar setiap permasalahan daerah bisa segera dilaporkan ke tingkat provinsi hingga pusat untuk perbaikan cepat.
Sementara itu Ketua MBG Lombok Timur Agamawan memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi di Kembangsari.
Berdasarkan investigasi lapangan, ditemukan bahwa salah satu pemicu masalah adalah edukasi konsumsi. Dimana susu kedelai yang seharusnya segera diminum justru dibawa pulang oleh siswa, sehingga melampaui batas waktu kelayakan konsumsi.
Selain faktor penanganan di tingkat sekolah, Ia mengungkap adanya kendala pada pihak mitra penyedia, di mana ditemukan indikasi pemesanan susu yang telah mendekati masa kadaluarsa. Hal ini menjadi catatan untuk memperketat seleksi dan pengawasan mitra di masa depan.
Hingga saat ini tercatat sebanyak 213 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terdaftar di sistem, melampaui target awal yang hanya 159 unit.
Meski demikian, pihak MBG mengakui masih ada sekitar 40 SPPG yang dalam proses persiapan operasional dan kendala teknis berupa akun sistem yang belum aktif bagi sejumlah unit baru.
Ketua MBG juga menyoroti tantangan validasi data penerima manfaat yang bersumber dari sinkronisasi Dapodik, EMIS, dan BKKBN. Mengingat telah terjadi tiga kali revisi Juknis di tingkat pusat, fokus utama saat ini adalah memastikan akurasi data untuk kategori tambahan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga penjaga sekolah yang masuk dalam skema penerima manfaat 2026.
Turut hadir pada rapat evaluasi tersebut koordinator wilayah Lombok Timur, perwakilan koordinator wilayah kecamatan, dan OPD terkait.(Red/CMI)
Komentar
Posting Komentar