CMI||Lombok Timur, NTB-Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, hadiri acara Silaturahmi dan Temu Wicara bersama Pelaku UMKM dan Pariwisata untuk Lombok Timur SMART di Aula Kantor Camat Sembalun.
Kegiatan ini, sebagai upaya untuk membenahi sektor pariwisata dan menekan angka kemiskinan , serta memperkuat tata kelola daerah, Ahad (06/07/2025).
Bupati membagi pendekatan berdasarkan wilayah untuk menuntaskan persoalan pariwisata, yaitu di wilayah selatan, tengah, dan utara.
"Kita mulai dari selatan, begitu turun, kita akan kumpulkan pelaku pariwisata dan UMKM," tegas Bupati.
Ia menyoroti isu akomodasi yang kini menyebabkan tamu tak bisa menginap, berimbas pada penurunan pajak signifikan dari Rp. 60 juta menjadi hanya Rp. 15 juta per bulan.
Bupati juga menyuarakan kekhawatiran serius jika pemilik hotel non-Lombok Timur, seperti investor dari Prancis atau Belanda, sampai menyebarkan kabar negatif tentang ketidakamanan daerah.
Demi menjaga harkat, martabat, dan kehormatan masyarakat Lombok Timur, Bupati menekankan pentingnya sinergi dan perjuangan kolektif.
"Ini demi harkat dan martabat, kehormatan masyarakat Lotim. Artinya kehormatan masyarakat Lotim harus dijaga, tidak boleh disepelekan sama orang luar," tegasnya, sembari meminta solusi dan dukungan dari semua pihak.
Ia menambahkan, "Kalau kita tidak mengelola dengan baik, serius dan jujur itu berat". Jelasnya, Bupati yakin semua persoalan bisa diselesaikan dengan perjuangan dan koordinasi bersama.
Terkait pariwisata di Gunung Rinjani, Bupati mendesak Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) segera memperbaiki fasilitas yang kurang nyaman. Ia juga menekankan pentingnya proteksi bagi wisatawan, khususnya saat terjadi insiden alam.
Terkait hal itu, Bupati meminta Unit SAR Kabupaten dan komunitas untuk mengajukan proposal kebutuhan penanganan bencana atau kejadian di Rinjani kepada kementerian.
"Tidak boleh kita abai terhadap tamu-tamu pariwisata ini, mereka mau pakai mobil atau motor jangan diabaikan terutama dari mancanegara," tegasnya.
Sementara itu dalam upaya penanganan kemiskinan, Bupati menyoroti tunggakan PBB sebesar Rp. 55 miliar, bahkan ada yang tidak membayar selama 10 tahun. Karena itu tim opjar telah dibentuk dan diturunkan.
"Ini wilayah kita, tempat kita dan kewajiban kita untuk membayar itu. Apa yang menjadi hak masyarakat, bupati akan upayakan semaksimal mungkin," tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati berencana melimpahkan beberapa pekerjaan bupati dan dinas di kabupaten ke kecamatan, agar camat dapat lebih bekerja dan berkarya dalam membantu pemerintahan.
"Camat harus mengetahui mana yang miskin ekstrem, itu akan kita berlakukan dengan berbeda. Kita akan pikirkan bagaimana caranya mengangkat miskin ekstrem ini," paparnya.
Terakhir, Bupati menyampaikan apresiasinya terhadap budaya saling menghargai dan silaturahmi di Sembalun, yang akan menjadi prioritas utama pengembangan wisata ke depan.
"Lotim luar biasa dibanding kabupaten lain. Dari sisi wisata gunung kita punya, laut indah dan sungai kita punya, bendungan juga kita punya. Ini tinggal kita bagaimana mengelolanya dengan baik sesuai dengan kearifan lokal kita," pungkasnya.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi bersama pelaku UMKM dan pariwisata se-kecamatan Sembalun. Turut hadir pada giat tersebut, OPD terkait, Camat, Kades, Mitra Foundation dan pelaku UMKM dan pariwisata se-kecamatan Sembalun.(Bin/01)
Komentar
Posting Komentar